JAMINAN KEAMANAN dan PERLINDUNGAN HAM SEBATAS OMONGAN KOSONG

Honaratus Pigai***

Pernyataan Yang sering terdengar di depan publik bahwa, keamanan dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) di Papua harus diperhatian serius oleh pemerintahan negara maupun daerah. Namun sampai hari ini keamanan dan perlindungan HAM ini hanya sebatas omongan saja dan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Apakah pemerintah negara dan daerah tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau memang tidak tahu bahwa banyak kasus di mana jaminan keamanan dan perlindungan HAM terhadap mayarakat kecil tidak di peroleh. Rakyat sampai hari ini tidak memperoleh keamanan dan perlindungan HAM yang serius. Mereka banyak mengalami korban keamanan dan pelanggaran HAM.

Akhir-akhir ini di Papua Kabupaten Lani Jaya dan Manakwari misalnya, rakyat sipil yang sebenarnya harus mendapatkan perlindungan, menjadi korban Militerisme. Militer dengan tugas keamanan dan menjaga keutuhan negara tidak menjamin tugas yang seharusnya mereka jalani.  Malah tugas itu hanya sebatas teori belaka. Masyarakat mengalami korban militerisme. Akibatnya masyarakat sudah tidak percaya lagi atas kehadiran militer dalam jumlah yang banyak. Rakyat merasa hidup tidak aman dan damai jika militer ada di daerah mereka. Walaupun memang di sisi tertentu mereka datang untuk keamanan, tetapi kehadiran mereka itu tidak menjamin adanya keamanan yang dimaksud. Apalagi pelaku pengacau dan ketidakamanan selalu di labeli dengan nama Orang Tak Kenal-Dikenal (OTK). Sebenarnya siapa siapa pelaku itu…? apakah rakyat sipil? Apakah militer? Apakah OPM?.

Label OTK dengan pertanyaan-pertanyaan itu, biasa dijawab secara subjektif dan tidak objektif. Yang salah selalu dialamatkan kepada Orang asli Papua secara umum dan secara khusus kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tetapi akapah benar jawan ini. Masih dalam tanda tanya besar. Rupanya pertanyaan ini belum dijawab secara jujur dan benar. Sepertinya terlihat ada fakta terselubung yang sedang tersimpan rapi. Fakta terselubung inilah yang harus dibongkar jika mau menerapkan keamanan. Selama tidak membuka tabir fakta yang tersembunyi, jangan bermimpi bahwa dengan adanya Militer dalam jumlah yang banyak di Papua bisa menyelesaikan konflik Papua. Militer sudah tidak mapan lagi melaksanakan tugas di Papua. Maka selama militer masih beroperasi di Papua jangan bermimpi keamanan dan jaminan akan perlindungan HAM terjawab. Yang tertinggak jaminan itu hanya omongan belaka.

Pemerintah negara dan daerah berulang-ulang menyampaikan jaminan keamanan dan perlindungan HAM perlu di perhatikan. Tetapi sayangnya pemerintah tidak meninaklanjuti secara serius akar persoalan yang sebenarnya.0Pemerintah sangat percaya kepeda pihak pengaman (militer) ketimbang rakyat kecil. Pemerintah setidak-tidaknya harus melakukan perbaikan serius terhadap penanganan masalah yang ada di Papua. Karena dengan penerjunan militer dan atau aparat bersenjata sudah tidak lagi menebarkan aksi keamanan di bumi cenderawasih.

Selayaknya militer dituntut berperilaku yang benar sebagai penegak hukum dan tidak menjadikan kekerasan sebagai senjatanya. Sejak adanya militer di republic ini ditekankan kepada  institusi militer bahwa harus selalu dan tetap dituntut bisa memelihara rasa aman dan ketenteraman dalam masyarakat. Tuntutan itu sebetulnya universal dan jaminan keamanan dan ketenteraman merupakan fungsi negara terhadap rakyatnya. Tetapi permasalahan yang dihadapi militer adalah timbulnya sikap kurang peduli terhadap kemanusiaan dan penegakkan hukum yang manusiawi.

Militer telah gagal dalam menegakkan keamanan, ketertiban masyarakat dan menjamin penekakan hukum kemanusiaan dalam kehidupan rakyat Papua.  Puncak kegagalannya nampak dalam diri militer sendiri, bahwa dengan pengalihan tanggungjawab keamanan dari polisi kepada militer.

Puncak kegagalan terhadap kubu militer ini, mengakibatkan banyak rakyat Papua mengalami penindasan, teror, intimidasi dan bahkan pembunuhan secara sewenang-wenangan. Tapi anehnya mereka yang menebarkan tindakan seperti demikian terhadap rakyat Papua tidak diadili secara hukum pidana. Malah mereka mendapat penghargaan dengan diberinya kenaikan pangkat. Aneh tapi nyata situasi negara demokrasi ini. Maka kalau mau menciptakan kedamaian di Papua, pemerintah negara dan petinggi-petinggi militer harus menarik kembali seluruh militer, baik polisi dan TNI yang ada di Papua. Karena sudah tidak jamannya lagi militer datang untuk menegakkan keamanan di Papua.

***Mahasiswa STFT “Fajar Timur” Abepura - Papua