INDONESIA: OPERASI TEGAS, CEPAT DAN TERUKUR DI TANAH PAPUA

(Respon RI atas Penembakan TNI di Puncak Jaya Papua)

Oleh: Selpius A. Bobii

Saudara-saudara, Kedaulatan negara harus dijaga. Keutuhan teritorial harus dipertahankan. Demikian juga situasi sosial dan keamanan perlu dijaga untuk melindungi rakyat kita dan hukum harus ditegakkan...., demikian kutipan pengantar SBY pada rapat terbatas Kabinet di Kantor Presiden RI pada tanggal 22/02/2013 menyikapi penembakan TNI di Tingginambut dan Sinak(Sumber:www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2013/02/22/2072.html).

Penegasan SBY di atas menunjukkan komitmen SBY sebagai kepala negara dan pemerintahan Indonesia untuk mempertahan Papua dalam bingkai NKRI. Pertemuan itu digelar untuk menyikapi kontak senjata antara TNI dan OPM TPN PB yang mengakibatkan 8 TNI tewas, 1 TNI luka tembak, 2 TPN PB luka tembak kritis dan 3 warga sipil tewas serta 1 orang kritis. Dalam tulisan ini, ada beberapa hal saya bahas yaitu pertama: bagaimana kronologis kejadian kontak senjata itu? Kedua, bagaimana respon pemerintah Indonesia atas penembakan TNI? Ketiga, Apa respon balik oleh TPN PB? Keempat, Bagaimana langkah penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Tanah Papua? 

I. KRONOLOGIS KEJADIAN.

Berikut ini kronologis menurut versi Pemerintah Indonesia: pada tanggal 21/02/2013 WIT penyerangan Pos Satuan Tugas (Satgas) TNI di Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya oleh kelompok bersenjata mengakibatkan 1 TNI tewas, pratu Wahyu Bowo dan Lettu Inf Reza (Danpos) luka tembak pada lengan kiri. Menko Polhukam, Djoko Susanto mengatakan bahwa menurut intelijen diindikasikan dari kelompok bersenjata pimpinan Goliat Tabuni. Dan pada jam 10.30 WIT terjadi penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata di Kampung Tanggulimik, Distrik Sinak Kabupaten Puncak. Kejadian itu mengakibatkan 7 TNI tewas yakni: Serthu Ramadhan, Sertu M. Udin, Sertu Frans, Sertu Edi, Praka Jojon, Praka Wemprik, dan Pratu Mustofa. Menko Polhukam mengatakan bahwa menurut intelijen kasus di Sinak itu diindikasikan oleh kelompok pimpinan Murib.

II. RESPON RI

Berikut ini langkah-langkah Pemerintahan SBY untuk menyikapi kontak senjata di Papua, yakni: Kecaman Melalui Sikap dan Realisasi Dalam Tindakan Nyata.

1. KECAMAN RI MELALUI SIKAP.

Pasca kejadian itu banyak pihak mengecam penembakan itu. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengecam penembakan itu dan para pelaku akan ditindak tegas. Berikut ini kutipan kecamannya: Kita kejar dan lakukan penegakkan hukum maupun operasi militer jika diperlukan untuk kegiatan pengejaran. Operasi pengejaran dilakukan dengan dibantu pihak kepolisian Papua, tegasnya, Kamis 21/02/2013; (sumber: www.lintas-patroli.com/headline/7627-8-anggota-tni-tewas-di-papua-ancam-operasi-militer.html).

Di tempat terpisah, Menko Polhukam Djoko Susanto juga menggelar siaran pers menyikapi penembakan itu. Dalam siaran persnya ada tiga hal yang disampaikan: pertama, ia mengecam penembakan itu. Ia menyatakan penembakan itu dilakukan oleh TPN OPM Pimpinan Goliat Tabuni. Kedua, dalam siaran pers itu tak lupa menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada para keluarga korban. Ketiga, mengintruksikan kepada jajaran aparat keamanan, baik Kodam XVII Cendrawasih, Polda Papua dan aparat Intelijen agar melakukan langkah-langkah penindakan, baik itu upaya pengejaran dan penangkapan untuk mengungkap pelaku dan motif penyerangan, serta menyeret pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sesuai perbuatan yang mereka lakukan. Demikian ketegasan Menko Polhukam.

(Sumber:www.polkam.go.id/Beranda/tabid/38/mid/394/newsid394/344/language/id-ID/Default.aspx).

Peristiwa penembakan itu mengusik juga Kantor Kepresiden Indonesia. Untuk membahas situasi Papua, presiden RI (SBY) menggelar Rapat Kabinet terbatas bidang Polhukam. Rapat itu digelar mulai jam 14.20 WIB pada tanggal 22 /02/2013 di kantor presiden di Jakarta. Berikut ini kutipan singkat pengantar SBY dalam pertemuan itu: Saudara-saudara ... Kedaulatan negara harus dijaga. Keutuhan teritorial harus dipertahankan. Demikian juga situasi sosial dan keamanan perlu dijaga untuk melindungi rakyat kita dan hukum harus ditegakkan.... Tentu tidak mungkin dibiarkan gangguan keamanan seperti yang terjadi selama ini, termasuk kejadian kemarin di mana 8 TNI gugur.... Saya sudah menginstruksikan. Indonesia perlu tahu dan dunia perlu tahu bahwa prajurit TNI dan POLRI di Papua menjalankan tugas, tugas negara: menjaga kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, sekaligus menjaga keamanan dan memproteksi rakyat kita.... Negara harus mengambil langkah cepat dan tepat", demikian kutipan pengantar SBY dalam pertemuan itu.

(Sumber: www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2013/02/22/2072.html).

Seusai pertemuan dengan presiden SBY, Menko Polhukam menggelar siaran pers. Ia mengatakan telah menggelar pertemuan dengan presiden SBY untuk menyikapi penyerangan oleh kelompok bersenjata dan penembakan Helicopter di Papua, presiden meminta ditangani secara tegas, tertib dan terukur,

(sumber: www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2013/02/22/8780.html).

2. PERINTAH SBY DI TINDAK LANJUTI.

Untuk menindaklanjuti pertemuan dengan SBY dalam rapat kabinet terbatas, Kemenko Polhukam menggelar pertemuan-pertemuan; antara lain: Pertama, pada tanggal 25 Februari 2013 mengadakan rapat internal di Menkopolkam yang dipimpim oleh Sesmenko Polhukam yang dihadiri oleh eselon I dan II . Dalam pertemuan itu membahas rencana program kerja ke depan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh kemenko polhukam. Kedua, sebagai lanjutannya, pada tanggal 28/02/2013 Sesmenko Polhukam menyelenggarakan Rapat terkait Rencana Aksi Terpadu Nasional Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri tahun 2013 sebagai tindak lanjut Intruksi Presiden nomor: 02 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri tahun 2013, yang selanjutnya ditindak lanjuti dalam Keputusan Mentri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan nomor 12 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri tahun 2013. Sesmenko Polhukam, Letnan Jenderal Langgeng Sulistiyono mengumpulkan semua pejabat daerah dari unsur Pemda, TNI, POLRI, dan Kejaksaan Tinggi (KEJATI).

Dalam pertemuan itu ada tiga hal penting dibahas yakni: 1). Penyusunan rencana aksi tingkat daerah; 2). Sistem pelaporan rencana aksi; 3). Penentuan Penanganan Kasus Konflik oleh Tim terpadu tingkat pusat, Tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/kota. Turut hadir dalam pertemuan itu para anggota Tim Terpadu Tingkat Pusat sebagai pendamping Sesmenko Polhukam antara lain: Asops Panglima TNI, Asops KAPOLRI, Deputi III UKP 4, beberapa deputi dan para pejabat di Kemenko Polhukam.

(Sumber: www.polkam.go.id/beranda/tabid/38/mid/394/newsid394/348/language/id-ID/Default.aspx).

SERANGAN BALIK OLEH TNI DAN POLRI.

Untuk menyikapi penembakan di Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya, pada tanggal 28/02/2013 gabungan TNI dan POLRI melakukan penyerangan ke kawasan Markas Jenderal Gen Goliat Tabuni. Menurut TPN OPM yang dilansir di www.melanesia.com bahwa gabungan TNI dan Polri itu dipukul mundur setelah terjadi kontak senjata dengan TPN PB sampai di seberang kali Brime. Tidak menerima dipukul mundur, aparat polisi dan militer Indonesia melampiaskan emosi dengan menembak babi dan membakar rumah-rumah warga sipil di Kampung Brime, Distrik Tingginambut dengan sewenang-wenang.

(Sumber: www.malanesia.com/2013/03/4-orang-tukang-bangunan-yg-mati.html?m=1).

PENDROPAN PASUKAN DI PANIAI.

Untuk menghadapi TPN PB di Papua atas perintah presiden SBY, kini mendatangkan pasukan TNI- POLRI lengkap dengan peralatan perang. Seperti pendropan pasukan gabungan TNI dan POLRI di Paniai pada Minggu 03 Maret 2013. Pasukan tiba dengan 7 buah mobil inova lewat jalan darat. Dan sebuah Helikopter berwarna putih kuning milik perusahaan illegal Degeuwo, Paniai pada siang hari jam 13.00 WPB mendrop pasukan dan logistik perang dua kali. Penerbangan helikopter pertama di bandar udara Enarotali ibu kota kabupaten Paniai; dan penerbangan kedua mendrop pasukan lengkap dengan peralatan perang di Obano, Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai. Pendropan pasukan ini mendatangkan keresahan bagi warga sipil di Kabupaten Paniai karena dampaknya dialami oleh warga sipil setempat.

Pengiriman pasukan Indonesia lengkap dengan peralatan perang sudah menunjukkan kesiapan polisi dan militer Indonesia untuk menumpas TPN OPM yang beraktifitas di wilayah itu di bawah pimpinan Panglima John Yogi. Dan menurut informasi dari warga sipil setempat di Paniai bahwa aparat polisi dan militer Indonesia sedang siaga satu dan sedang mengepung Markas TPN OPM Pimpinan John Yogi. Komentar John Yogi yang dirilis di edudanews bahwa dirinya bersama pasukan TPN PB siap menghadapi penyerangan pasukan TNI dan Polisi apa pun resiko sampai kedaulatan bangsa Papua diakui oleh negara Indonesia dan negara-negara di dunia. Pimpinan TPN, John Yogi mengatakan tidak akan pernah menyerah dan tidak akan pernah mundur, serta berkomitmen untuk terus berjuang sampai Negara Indonesia angkat kaki dari Tanah Papua.

Sementara itu pasukan batalion 753 dari Kabupaten Nabire sudah memasang tenda-tenda darurat di sepanjang jalan trans Nabire - Paniai. TNI melakukan pemeriksaan ketat. TNI membuka pakaian setiap penumpang yang melintasi jalan trans Nabire - Paniai, termasuk setiap wanita untuk diperiksa ketat. Tindakan TNI itu sangat meresahkan para warga sipil pengguna jalan trans Nabire-Paniai itu.

PENGIRIMAN PASUKAN RI MODUS TERBARU.

Menurut pantauan masyarakat di Tanah Papua bahwa sedang terjadi pengiriman pasukan dari luar Papua melalui Kapal Putih (Kapal Penumpang) dan juga melalui pesawat terbang umum. Seperti terjadi pada awal bulan Maret 2013 di Pelabuhan Laut Jayapura. Distribusi aparat polisi dan militer di daerah-daerah diseluruh tanah Papua pun menggunakan modus penyamaran seperti warga sipil. Aparat polisi dan militer itu tidak memakai seragam kesatuan, tetapi memakai pakaian biasa, seolah-olah mereka adalah warga sipil. Modus ini dilakukan Negara Indonesia untuk mengelabui publik.

Menko Polhukam dan jajaran petinggi TNI dan POLRI dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa tidak ada penambahan pasukan dan tidak menaikan status operasi militer di Papua pasca penembakan TNI; tetapi kenyataannya sedang mendrop pasukan polisi dan militer Indonesia melalui kapal penumpang dan pesawat umum dengan modus penyamaran seperti warga sipil biasa. Ini berarti petinggi TNI dan POLRI telah melakukan kebohongan publik. Pengiriman pasukan Polisi dan TNI dalam jumlah besar ini adalah bukti bahwa perintah presiden Indonesia (SBY) dalam rapat terbatas kabinet bidang Menko Polhukam untuk menindak tegas separatis Papua secara cepat dan terukur sudah mulai dilaksanakan.

 

III. RESPON BALIK OLEH TPN OPM.

Perjuangan kami sudah lama dan jangan main-main, komentar panglima Gen Goliat Tabuni via telpon yang diwawancara Suara Pembaruan Sabtu, 02/03/2013

(www.malanesia.com/2013/03/pemerintah-jangan-anggap-enteng-tpn-opm.html?m=1). Komentar Gen Goliat itu menyatakan kepada Negara Indonesia dan dunia bahwa TPN OPM sebagai sayap militer sudah lama berjuang untuk mengembalikan kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua yang telah dianeksasi ke dalam NKRI.

Pernyataan di atas dikeluarkan pasca penembakan TNI di Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya dan Sinak Kabupaten Puncak. Dengan adanya pernyataan itu, Gen Goliat menyatakan bahwa penembakan terhadap anggota TNI adalah dibawah komandonya. Dengan demikian tudingan aparat Indonesia bahwa serangan itu dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata adalah suatu upaya kriminalisasi terhadap aksi politik yang dilakukan oleh sayap militer OPM TPN PB. Pengakuan secara resmi oleh Gen Goliat dapat kunjungi di (www.wpnla.net/tpn-opm-tembak-13-tni-kemarin-di-sinak-dua-anggota-tni-di-tingginambut-puncakjaya-papua.html).

Motif penembakan TNI di Tingginambut dan Sinak oleh TPN OPM adalah menolak pendudukan RI di Tanah Papua dan meminta mengakui kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua. Berikut ini kutipan komentar sekjen TPN PB, Anton Ebet Tabuni: Kami ingin Indonesia mengakui kedaulatan kami. Perjuangan ini sudah berlangsung lama dan murni di bawah pimpinan jenderal Gen Goliat Tabuni. Kami tahu dunia internasional memperhatikan Papua, demikian komentarnya; (Sumber: www.malanesia.com/2013/03/pemerintah-jangan-anggap-enteng-tpn-opm.html?m=1).

Dengan adanya pengakuan TPN OPM pimpinan jenderal Gen Goliat, maka dugaan Kapolda Papua yang dimuat di media Rakyat Merdeka online, Senin 25/02/2013 bahwa penembakan itu terkait Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Puncak itu TIDAK BENAR; yang benar adalah terkait perjuangan Papua merdeka. TPN PB juga mengklarifikasi pernyataan Pangdam XVII Cenderwasih tentang 4 warga sipil tukang bangunan yang ditembak oleh TPN PB. Menurut seorang TPN PB yang diwawancarai WPLNA.net (yang dilansir di www.malanesia.com/2013/03/4-orang-tukang-bangunan-yg-mati.html?m=1) menyatakan bahwa keempat orang itu Kopasus yang menyamar menjadi tukang bangunan. Buktinya dikediaman mereka didapati senjata jenis M 16 sebanyak 13 pucuk dalam satu peti yang terkunci mati, karena itu TPN PB mengatakan Pangdam XVII Cenderawasih telah melakukan kebohongan publik. (Sumber: www.malanesia.com/2013/03/4-orang-tukang-bangunan-yg-mati.html?m=1).

TPN PB juga mengatakan bahwa selama ini tidak pernah menembak masyarakat sipil karena mereka tahu aturan perang, TPN PB menembak orang berdasarkan data intelijen OPM TPN PB. Katanya sasaran TPN PB adalah TNI dan POLRI. TPN PB mengatakan bahwa tidak sama seperti TNI dan POLRI Indonesia yang selama ini melakukan penembakan membabi buta terhadap warga sipil Papua yang tidak bersalah, seperti penembakan terhadap ibu Pdt Fredrika Metalmeti di Boven Digul oleh anggota TNI dan warga sipil korban penyiksaan Kire Telenggen pada tanggal 30 Mei 2010 oleh TNI dari Batalion 753 Nabire yang ditempatkan di Pos Nalime di Kabupaten Puncak Jaya. TPN PB juga menyatakan bahwa TNI dan POLRI tidak tahu aturan perang karena menembak warga sipil Papua dengan sewenang-wenang. (Sumber: www.malanesia.com/2013/03/4-orang-tukang-bangunan-yg-mati.html?m=1).

 

V. APA YANG DAPAT DITEMPUH UNTUK MENGAKHIRI KONFLIK YANG BERKEPANJANGAN DI TANAH PAPUA?

Kekerasan dibalas dengan kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru kekerasan itu melahirkan kekerasan baru. Berbagai konflik di Tanah Papua, khususnya konflik politik terkait distorsi sejarah bangsa Papua telah melahirkan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan kepada orang asli Papua, yakni diskriminasi, marginalisasi, orang asli Papua menjadi minoritas, ketidak-adilan, pembantaian dan akhirnya terjadi pemusnahan etnis Papua secara pelan tetapi pasti (slow motion genocide).

Konflik politik antara bangsa Papua dan Negara Indonesia yang telah menelan korban manusia dan materi yang sangat banyak ini telah mengabaikan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh umat manusia di dunia dan melanggar konstitusi Indonesia serta Hukum Internasional.

RI mempertahankan Papua dalam bingkai NKRI dan sementara Bangsa Papua berjuang untuk meminta hak kedaulatan yang telah dianeksasi ke dalam NKRI itu dikembalikan dan diakui. Untuk mengakhiri konflik dibutuhkan kebesaran jiwa dan perlu adanya keterbukaan hati dari kedua belah pihak. Bangsa dan negara Papua sudah siap berunding dengan RI. Sebagai dua bangsa dan dua negara yang setara, baiklah melakukan perundingan untuk saling mengakui posisi masing-masing dan membicarakan kerja sama bilateral antara bangsa Indonesia dan bangsa Papua. Karena apa pun upaya RI untuk mempertahankan Papua Barat dalam bingkai NKRI akan terus gagal; dan cepat atau lambat bangsa Papua akan berdaulat penuh.

Dalam tulisan artikel ku tertanggal 25/02/2013 dengan judul: Politik Stigmatisasi Pada Perjuangan Rakyat Pribumi, saya menampilkan berbagai upaya RI untuk meredam perjuangan bangsa Papua, tetapi apa pun upaya akan gagal total, (artikel lengkapnya silahkan Anda kunjungi www.malanesia.com/2013/02/politik-stigmatisasi-pada perjuangan.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+malanesia/HMnf+(MALANESIA-POS)&m=1). Karena itu pilihannya kembali kepada RI, apakah Negara Indonesia mau angkat kaki dari tanah Papua dengan kepala terangkat, ataukah dengan kepala tertunduk malu?

 

 

Abepura, 6 Maret 2013

Penulis: Selpius A. Bobii, (Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat, Juga Tahanan Politik Papua Barat di Penjara Abepura - Papua Barat).