JAYAPURA- Dalam memperingat 50 tahun hari aneksasi Bangsa Papua ke dalam negara Indonesia, puluhan rakyat Papua Barat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda-P) melakukan aksi demo di Expo, Perumnas I, Abepura, Jayapura, siang tadi (19/12).
Aksi dilakukan dengan memegang dua buah spanduk besar, belasan poster-poster pelanggaran HAM, dan menggunakan 1 mobil komando. Massa terus berorasi secara bergantian dan menyampaikan berbagai macam pelanggaran HAM yang terjadi, sejak Papua diintegrasikan ke dalam NKRI.
Pelanggaran HAM akan terjadi, bila tidak ada perundingan antara Jakarta-Papua. Bila kedua bela bihak masih mempertahankan kekuatannya masing-masing, maka sulit untuk kedamaian di tanah Papua.
Memperingati hari aneksasi salam beberapa poster dipaparkan beberapa foto pelanggaran HAM dan bertuliskan tarik semua militer yang ada di Papua.
Herman Katmo, salah satu orator mengatakan pemerintah Indonesia harus segera membuka diri untuk berunding dan menyelesaikan masalah Papua secara damai, adil, dan bermartabat dengan wakil-wakil rakyat Papua yang telah ditentukan.
“Untuk menghormati dan menghargai hak asasi manusia, asas-asas demokrasi, perdamaiaan dan ketertiban dunia, kami minta pemerintah Indonesia segera membuka diri untuk berunding dengan wakil-wakil rakyat Papua Barat,” tegas Herman.
Menurut Herman, berbagai program dan kebijakan yang diberikan pemerintah Indonesia justru akan menambah persoalan baru di tanah Papua.
“Progam-progma baru, termasuk operasi militer yang terus dilakukan secara berkala justru perkeruh suasan perdamaiaan di tanah Papua,” imbuhnya.
Otsus dan UP4B hanya akan menambah masalah baru di Papua sambai mengakibatkan korban jiwa. Maka, Lanjut Herman, gula-gula Otsus, termasuk UP4B juga tak akan menyelesaikan persoalan di Papua secara menyeluruh, adil dan bermartabat.
Posting Komentar
"...Sobat berikanlah tanggapanmu atas tulisan di atas..."