Indonesia Gagal Di Papua

JAYAPURA - Pemerintah Indonesia telah gagal membangun sumber daya manusia dan sumber daya alam bagi manusia Papua.

Jakarta tidak menciptakan keadaan damai di negeri Papua, tetapi malah mendatangkan masalah-masalah yang tidak bermartabat. Manusia selalu menjadi korban atas tindakan Militer yang tidak bertanggung jawab.

Sejak Papua diintegrasikan ke dalam NKRI dengan PEPERA yang dimanipulasi, resolusi PBB No.2504 yang melanggar penjanjian New York Agreement 2962 merupakan awal penjajahan dan penindasan bangsa Papua. Ini awal konflik rakyat Vs pemerintahan RI.

Sudah 50 tahun lamanya indonesia bersama dengan bangsa Papua. Tidak ada perubahan yang dinyatakan kepada bangsa Papua, hanya penindasan dan pembunuhan atas manusia Papua yang tidak bersalah. Pembangunan dan kesejahteraan bagi Papua gagal. Berbagai program yang ditawarkan OTSUS dan juga UP4B hanya akan melahirkan persoalan baru bagi rakyat Papua.

Maka dengan tegas diserukan oleh Garda-P: Tarik Militer Dari Tanah Papua; Bebaskan Tapol Papua Tanpa Syarat; Buka Akses Bagi Wartawan dan Pekerja HAM Internasional ke Papua; Pihak Internasional segera intervensi masalah Papua; dan Pemerintah RI segera berunding dengan rakyat Papua.

KOMITE PIMPINAN PUSAT GERAKAN RAKYAT DEMOKRATIK PAPUA

(KPP Garda-P/02/P1/D/Sel/A-17)

Trikora = Trik Kolonialisme Rahasia, BERSATU UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL

Kami Pernah Punya Negara. Hidup Rakyat Papua! Demokrasi dan Keadilan Bagi Rakyat Papua! Tanggal 19 Desember itu Hari Aneksasi Papua. Ditanggal itu, tahun 1961, Soekarno umumkan tekadnya untuk aneksasi (pembubaran) Negara Papua, melalui pidatonya yang berapi-api di alun-alun kota Jogya. Tekadnya diumumkan 19 hari pasca rakyat-bangsa Papua nyatakan merdeka secara defacto (1 Des 61) dan aneksasi terealisasi pada 1 Mei 1963 dan pintu pembebasan tertutup. Ironisnya, pengabaian dan pelecehan atas martabat serta hak asasi manusia Papua ini didukung oleh PBB, AS, Belanda dan masyarakat Internasional melalui Pepera (referendum pura-pura)1969 dan resolusi PBB No. 2504 yang melanggar Perjanjian New York 1962. Inilah pokok konflik rakyat-bangsa Papua Vs Pemerintah RI. Meski waktu itu orang Papua mengerti, Pepera bukan sarana demokratis tapi merupakan strategi melegitimasi kekuasaan Pemerintah RI atas rakyat dan wilayah Papua, protes rakyat dihadapi dengan moncong senjata, sepatu lars dan penjara. Trikora bukan komando pembebasan, tapi “Trik Kolonialisme Rahasia. Dia jalan aneksasi bagi Negara Papua, pemberangus infrastruktur demokrasi di Papua, komando militerisme untuk bungkam protes rakyat, jalan bagi pembantaian atas rakyat Papua.

Tolak Sogokan Politik. Telah 50 tahun Pemerintah RI terus eliminir nasionalisme Papua, namun itu sia-sia belaka. Jujur saja, Pemerintah RI tidak mampu urus Papua, sebab mengurus dirinya sendiri saja tidak becus. Kekerasan oleh aparat TNI-Polri tak berujung, jumlah mereka makin berlipat ganda di Tanah Papua. Penyerangan-isolasi militer di Paniai dan Puncak Jaya adalah contohnya, masyarakat sipil menjadi korban. Pembangunanpun gagal: kemiskinan; kosrupsi; tingginya angka buta huruf; marginalisasi; exploitasi SDA Papua yang berefek pada tercerabutnya masyarakat adat dari kebudayaannya, kerusakan lingkungan dan kekerasan negara; tingginya angka penyakit menular dan seterusnya. Repelita gagal, OTSUS gagal, UP4B juga pasti gagal, trus gula-gula (sogokan) apa lagi yang mau dikasih ke Papua? Stop Sudah!

Jemput Bola. Niscaya rakyat-bangsa Papua akan berunding dengan Pemerintah RI. Karenanya, segeralah konsolidasi, bangun front, satukan langkah, bangun struktur perlawanan di seluruh Tanah Papua, bentuk komite aksi, terus lancarkan mobilisasi rakyat dan desak perubahan, juga rumuskan taktik meningkatkan posisi tawar rakyat. Kawal-pastikan perundingan harus jadi sarana bagi berdaulat dan bebasnya rakyat Papua, yakni: kembalinya seluruh syarat kemanusiaan rakyat, terbebasnya rakyat dari tatanan masyarakat (negara, sistem ekonomi-politik, adat, sistem nilai, filsafat…) yang menindas. Demi tujuan pembebasan rakyat Papua dan atas nama nilai-nilai keadilan, demokrasi dan HAM, Garda-P serukan: Tarik Militer Dari Tanah Papua; Bebaskan Tapol Papua Tanpa Syarat; Buka Akses Bagi Wartawan dan Pekerja HAM Internasional ke Papua; Pihak Internasional segera intervensi masalah Papua; dan Pemerintah RI segera berunding dengan rakyat Papua.