Dialog Jakarta-Papua Tunggu Political Will Presiden

Thaha Alhanid JAYAPURA—Dialog  Jakarta—Papua sebagai  suatu  bentuk penyelesaian  terhadap  masalah Papua jalan atau tak  jalan bukan  lagi    rakyat  Papua. Tapi    hanya  tinggal  menunggu  keputusan  atau  kemauan  politik  (political  will) Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono. Pasalnya,  Dialog  Jakarta-Papua merupakan keputusan  politik  orang  Papua sejak  tahun  2000 silam, melalui  kerja intensif  oleh Jaringan  Damai Papua  (JDP).  Demikian disampaikan Sekjen  Presidium Dewan Papua  (PDP) Thaha Alhamid  yang  dihubungi  via  ponselnya  di Jayapura, Rabu (26/9). Dikatakannya,   bila  Presiden  telah menyampaikan komitmennya,  menyelesaikan Papua  harus  dilakukan dengan  hati, maka  dialog Jakarta-Papua  menjadi agenda  superior. Namun  demikian, kata dia,  pada saat  tertentu  muncul  DR. Farid  Husein,  Dewan  Penasehat Presiden, DPD  RI dan lain-lain, membuat pandangan  dasar  mengenai dialog  berbeda-beda.  “Kami rakyat Papua punya keputusan  politik. Kami sudah tahu. Bicara didalam  kerangka  mau   undang siapa. Orang Papua  yang ada di luar negeri silakan. Semua kerangka sudah ada di JDP saya  sudah lihat itu. Dan itu kita dukung. Jadi sebenarnya kata  kuncinya  cuma satu political will saja. Sederhana  to,” tukasnya. Menurutnya,  ketika  tokoh-tokoh Gereja  dari  Papua  beraudensi   bersama  Presiden sudah  sampaikan  keinginan berdialog  tentang  apa. Formatnya  bagaimana. Materinya cpa. Tujuannya apa. Tinggal   itu kan. Nggak usah mundur  lagi. Artinya apa  yang harus didorong  terutama  Wantimpres  adalah  bekerjasama dengan JDP. Bekerjasama dengan  Farid  Husein yang  menjadi  special  authority   untuk  merumuskan suatu frame of dialog. Apa yang  mau  dibicarakan. Bagaimana. Apa materinya dan bagaimana mekanisme-mekanisme yang  lain  untuk menjawab apa yang  Presiden  tanyakan. “Saya  kwatirnya  bisa lihat  saja  tentang dialog saja  Jakarta  punya  tim.  Special  in Voice  yang namanya  Farid  Husein, Wantimpres. Nanti  ada lagi dari  Polkam, DPD RI apakah mereka  ini berkoordinasi. Kwatir  ini  justru  ini  mementahkan malah. Padahal  dialog Jakarta-Papua  sudah mengerucut. Susah  apa kalau misalnya  Presiden dengan  otoritasnya  panggil    Farid  Husein, Wantimpres oke  kamu duduk  bicara dengan teman-teman  dari  Papua  yang  diwakili oleh  JDP. Dan tentu JDP akan bicara dengan tokoh agama dengan pelbagai stake  holders yang ada  disini  baru JDP pergi mewakili Papua. “Nah disitulah   yang  dibahas  dan disusun  frame of dialog. Kapan  mau memulai dialog dan seterusnya. Ini  harus  hitam  diatas  putih  tandatangan sebelum SBY  turun dari  Presiden. Justru  itu  yang saya  lihat  bukan  satu datang  eksplorasi. Satu datang  eksplorasi lagi.  Ditanya hambatan  memulai Dialog Jakarta—Papua, lanjutnya, Political will-nya tak cukup kuat.  Bilang  mau  berdialog. Mau  menyelesaikan  Papua dengan  hati tapi policy-policy   aktual  yang  ada  tak menunjukan  kearah itu  seperti   pendekatan-pendekatan militeristik yang masih kelihatan. Dia mengatakan, pihaknya kwatir  tim yang  banyak  turun ke  Papua  ini nanti  mementahkan soal  yang  mulai matang. Mementahkan sebuah  isu   yang sudah   digarap lama dan sudah mulai  matang. “Sekarang  tinggal tunggu  saja  komando Presiden. Oke  kamu dalam sebulan susun frame  of dialog   bicara dengan pemerintah,” tutur dia. (mdc/don/l03)                                                http://www.bintangpapua.com/headline/27027-dialog-jakartapapua-tunggu-political-will-presiden