Pembangunan Di Papua Bias Pendatang

Papua setelah diintegrasikan ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kekhasan pembangunan yang dimiliki orang asli Papua mengalami kemunduran. Orang Papua dengan adanya transmigrasi, migrasi yang disebut mengalirnya orang luar (Jawa) ke Papua, orang Papua sendiri termarginalisasi atau di sebut terpinggirkan dari daerah asalnya.

Di berbagai daerah Papua, terkenal dengan daerah TRANS. Daerah atau tempat ini dikuasai oleh negara untuk menempatkan orang luar Papua sebagai tempat mereka, sementara orang asli Papua disingkirkan tanpa komunikasi yang baik. 

Orang-orang TRANS diperhatikan baik dengan dilengkapi rumah, tempat berladang dan lain sebagainya, sementara orang Papua merana dan harus mencari tempat tinggal baru.

Perkembangan selanjutnya, setelah daerah-daerah orang Papua dikuasai, orang luar Papua datang dengan alasan membangun Papua dari ketertinggalan, tetapi pembangunan itu tidak memihak masyarakat. Malah pembangunan itu "bias pendatang". artinya, Pembangunan "Kepapuaan" hilang ditelan arus zaman para penguasa. 

Nyatanya, semua pembangunan perumahan, baik kantor-kantor dan perumahan lainnya "bias pendatang". Pembangunan yang berupa "kepapuaan" sangat minim dan bahkan hampir di sebagian kota di Papua tidak nampak. Hal ini dibarengi dengan "Penguasa". Yang menguasai daerah adalah Negara, sehingga negara berkarya sesuai kemauan dan keingininannya tanpa pertimbangan dengan masyarakat lokal dan budaya setempat. 

Bahaya lain bahwa kapitalisme mulai menguasai perdagangan. Yang berkuasa dia menang, nyata semua perkembangan pasar dikuasai pendatang. Barang-barang yang adalah hasil produk masyarakat diproduksi kembali lagi oleh pada penguasa atau pedagang pendatang. Contohnya; pinang. Orang Pendatang sudah menjadi penjual pinang. 

Bahaya, perkembangan zaman ini sudah menyebar hingga akar rumput. Masyarakat mulai tak berdaya, melihat para pembisnis atau pedangang kelas kakap mulai menguasai pasar. Apalagi para pembisnis ini dilengkapi dengan alat pengawet, yang bisa mengawetkan kembali barang dagangan yang sebenarnya sudah tidak berlaku. Maka Papua sudah dijawanisasi, buginisasi dan lainnya.

Bisakah pemerintah menjawab kerinduan dan keinginan pedagang asli Papua...? dan membangun Papua dengan bias KEPAPUAAN...? atau apakah bisa terjadi atau tidak... ataukah nurani pemerintah (orang asli Papua) sudah termakan oleh arus bias pendatang...atau takut kalau membangun Papua bias KEPAPUAAN, dibilang rasis...

...........ataukah mungkin pemerintah tidak bisa dan tidak mampu...?..............ataukah bisa dan mampu tetapi tidak mau....dan hanya mau bersenang-senang sendiri dan memenderitakan rakyatnya...? (MuyeYoka)