1 Desember Sakral Jangan Dikotori

‘1 Desember Sakral Jangan Dikotori’

SATGAS Papua Himbau Masyarakat Jangan Takut Alex Baransano, Komandan SATGAS Port Numbay JAYAPURA—Menilai isu-isu yang berkembang menjelang 1 Desember sudah berlebihan,  membuat SATGAS Papua mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak perlu takut dalam menghadapi momen tersebut. Alex Baransano, Wakil I Bidang Komando SATGAS Papua yang menyambangi Bintang Papua Senin (26/11) malam menyerukan agar seluruh pihak dapat memandang momen tersebut dengan baik walau di dalamnya menyangkut banyak kepentingan, termasuk kepentingan politik. “Masyarakat Papua dihimbau melihat (1 Desember) dengan baik, memang momen ini sangat sakral jadi jangan dikotori dengan aksi anarkis atau pun pengibaran bendera,” ucapnya. Lebih lanjut ia mengutarakan bahwa dibalik 1 Desember ada momen yang jauh lebih penting, yang itu momen Pemilihan gubernur Papua. “Kami tidak mau orang Papua berkelahi di dapurnya sendiri, dan kami mengajak semua pihak untuk menyukseskan PILGUB agar putra Papua yang terpilih nantinya bisa membawa perubahan,” tuturnya lagi. Alex yang juga mengaku menjabat Komandan SATGAS Port Numbay berucap agar masyarakat jangan melihat hal ini sebagai hal yang menakutkan. Dan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dibaliknya ia menegaskan agar mereka tidak mendahului kehendak Tuhan karena menurutnya ada waktu Tuhan untuk menentukan segalanya. Ditanya mengenai kemungkinan yang biasa terjadi pada saat 1 Desember seperti pengibaran bendera, ia berkomentar, belum ada pihak yang menjamin akan melakukan aksi tersebut. “Tidak ada yang menjamin akan ada pengibaran bendera, bendera itu bukan mainan yang bisa dimainkan seenaknya saja, kadang dikibarkan lalu diturunkan,” cetusnya. Ia pun berani menjamin bahwa 1 Desember akan bisa ilalui dengan situasi yang aman, sehingga masyarakat tidak perlu takut dalam melakukan aktifitas. Polri  Tak  Boleh Tembak  Warga Sipil Adanya  isu   yang berhempus  1 Desember  mendatang akan  terjadi  konflik di sejumlah wilayah di Tanah Papua  yang   acapkali diperingati  sebagau HUT  TPN/OPM ditanggapi dingin   Wakil Ketua  DPRP  Yunus Wonda, SH  yang dikonfirmasi, Senin (26/1).  Kata dia, `ihaknya   menghimbau  kepada  aparat  Polri  memberikan keleluasaan  warga yang  ingin  menyampaikan  ibadah    syukur  saat     &nbs`; 1 Desember  mendatang.  “Kalaupun rakyat melakukan ibadah syukuran. Ya, ibadah syukuran dengan Tuhan. Itu hak setiap warga  negara. Kita tak bisa melarang orang beribadah karena itu dilindungi UU. Tapi menciptakan situsi  yang  kondusif hingga ibadah syukuran  berakhir,”kata Wonda. Namun, kata dia, bila  pihak-pihak  tertentu mengibarkan  bendera Bintang Kejora, maka aparat Polri   perlu  melakukan pendekatan persuasif  bukan  justu   melakukan pendekatan kekerasan dan represif  seperti   menembak   mati dan   menghilangkan nyawa warga  sipil   yang  tak berdosa. Politisi  Demokrat  ini  menegaskan,   pendekatan  kekerasan dan represif  menembak mati atau  menghilangkan nyawa  orang lain  bukan solusi. Tapi pendekatan  persuasif harus dibangun di Papua. “Sudah terlalu banyak pertumpahan darah di Papua. Sudah waktunya mengakhiri  dari semua itu, pendekatan yang dibangun selama ini oleh pihak aparat TNI Polri ini harus terus dibangun sekaligus komunikasi dengan masyarakat,” tuturnya. Terkait  adanya  ancaman  dari  pihak-pihak  tertentu yang  ingin mengibarkan Bintang Kejora khususnya di wilayah Jayapura Utara, Kapolsek Jayapura  Utara  AKP  KR  Sawaki, SE  yang dihubungi  terpisah     mengatakan, pihaknya memberikan  jaminan pada  1 Desember   tak ada  pengibaran bendera Bintang Kajora. “Saya  tak mau mendahului kekuasaan Tuhan,  tapi  naluri saya menjamin 1 Desember   wilayah saya  aman karena saya menjadi   bagian  dari  masyarakat. Masyarakat menjadi  bagian  dari saya dan  ada komitmen  bersama yang  telah dibangun ketika kami melakukan acara  bakar batu bersama  masyarakat di Kelurahan Angkasa,”kata dia. Dia  mengatakan,  bila  ada  pihak  yang mengibarkan Bintang Kejora dalah   provokator. Dan  itu tetap disikapi  secara serius oleh  masyarakat  adat  baik secara  hukum, budaya dan adat.   “Kami    telah  berjanji  bersama untuk menjaga stabilitas,  keamanan dan  ketertiban masyarakat  melalui  pendekatan humanis sebagaimana  amanat  Kapolda Papua  ketika membuka Operasi Aman Matoa  II,” ujarnya. (ds/mdc/don/l03) SUMBER: Binpa (Bintang Papua)