UP4B: Bukan Jawaban Bagi Rakyat Papua

Honaratus Pigai(*

Rakyat Papua sebenarnya sudah sejahtera sejak leluhurnya ada. Rakyat papua sebenarnya tidak membutuhkan tawaran-tawaran kesejahteraan dari pemerintah. Rakyat Papua sendiri bisa mandiri dalam memajukkan kesejahteraan bagi dirinya, keluarganya. Kalau pemerintah melihat bahwa rakyat Papua masih ada yang hidup di honai dan di dusun/kampong itu merupakan bagian dari tradisi dan adat istiadat orang asli Papua.

Pemerintah sangat tidak intensif dalam menilai rakyat Papua dengan baik dalam positif thingking. Pemerintah sepertinya mematok dan menyimpulkan keberadaan orang Papua secara tidak tepat. Karena itu, segala program yang dicanangkan pemerintah Indonesia untuk Papua tidak sesuai dengan harapan rakyat. UP4B misalnya sebelum program ini dirancang, ada baiknya terlebih dahulu disembuhkan dulu luka lama yang diderita orang Papua yang sejak dahulu belum terobati.

UP4B bukan jawaban dan solusi terbaik. Yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini, pemerintah harus menyembuhkan luka lama orang Papua yang belum terobati. Selama luka ini belum diobati, pasti segala bentuk program yang dibuat pemerintah pusat kepada orang Papua, tidak akan berjalan baik, alias hanya omong kosong belakang. 

Apalagi UP4B rencananya akan bekerja selama 3 tahun di Papua secara khusus di Pegunungan. Apakah akan berhasil? Karena tidak ada suatu penelitian yang baik terhadap kerinduan rakyat Papua. Menurut ketua Ketua Kaukus Parlemen Pegunungan Tengah, Kenius Kogoya, SP masyarakat merindukan sesuatu yang lain dari program UP4B, tetapi kalau pemerintah tetap memegang pada prinsipnya untuk memberlakukan UP4B, ini sesuatu yang omong-kosong. Selain itu, program ini menurutnya lucu, karena belum mengenal medan perang tetapi program sudah dirancang. Kenali dulu adat istiadat orang Papua kemudian berikan apa yang orang Papua inginkan. Jika orang Papua mau roti berikan roti. Jangan pula berikan ular atau batu.Jadi saya pesimis program UP4B dapat berjalan baik di daerah Pegunungan. Sebab mereka belum mengetahui keadaan dan medan perang. Oleh karena itu, dipastikan program UP4B akan lumpuh total dan akan sia-sia saja.”

Luka lama orang Papua dari dahulu sampai sekarang sudah dikethui Pemerintah Pusat, tetapi belum kunjung diobati. Otonomi khusus yang sudah berlaku saja masih menyimpan kegagalan-kegagalan yang sangat tidak memihak rakyat kecil. Jadi jika Otsus gagal secara praktis di lapangan, walaupun rumusannya sangat menyentuh dan memihak rakyat. Karena itu pantas dan layak rakyat menilai bahwa otsus telah gagal dalam memihak rakyat kecil. 

Apalagi pemerintah merancang program baru UP4B, tetapi kalau belum mengenal karakter orang Papua dan perjuangan fundamental yang diperjuangkan rakyat Papua, maka akan mengalami kegagalan. UP4B katanya akan membantu kesejateraan orang Papua yang ada di daerah Pegunungan. Ini merupakan pemikiran yang tidak masuk akal, karena tanpa mengenal kerinduan mendasar rakyat Papua, program apa pun yang dirancang pemerintah pasti tidak akan berhasil dan terus mengalami kegagalan. 

Sementara itu, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak secara tegas kehadiran Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat di tanah Papua. Lantaran UP4B dinilai bukan sebuah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah Papua. Pemerintah Pusat harus memberikan solusi yang pas dan tepat untuk mengatasi masalah Papua. Untuk itu ada beberapa poin yang harus di ketahui pemerintah, karena sudah jelas akar persolan Papua adalah persoalan status politik Papua ke dalam wilayah Indonesia, dimana saat proses Aneksasi tahun 1962, Integrasi tahun 1963, dan finalnya melalui PEPERA tahun 1969, Papua ke Indonesia yang cacat hukum. Pemerintah pusat harus mesti mengakui dan menyadari persolan Papua adalah Murni masalah sengketa politik, bukan masalah ekonomi, social, pembangunan atau masalah kemiskinan yang ada di papua. (Papua Pos, Jumat, 13/01/12).

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mesti membuka diri terhadap orang Papua. Membuaka ruang dialog dan membahas akar-akar persoalan yang terjadi selama ini di Papua. Selama pemerintah dan rakyat Papua tidak saling membuka diri untuk mengadakan dialog, masalah dan pendertiaan di Papua akan terus terjadi. Maka pemerintah jangan bermimpi bahwa dengan program-program yang direncanakan akan membangun Papua menjadi lebih baik dan sejahtera.

Pemerintah Pusat harus duduk bersama mendengar keluhan orang Papua dan berikan apa yang orang Papua inginkan. Orang Papua memiliki keinginan mendalam yang belum dijawab. Selama Pemerintah Pusat dan masyarakat Papua masih memegang kebenarannya masing-masing, koflik Papua tidak akan berhenti. Maka kebenarannya masing-masing mesti ditanggalkan demi mencari solusi tepat dalam kehidupan.

*) adalah mahasiswa STFT Fajar Timur Abepura-Jayapura-Papua

Share: