Wawancara Benny Wenda dan Wartawan BBC

Benny Wenda: Otsus tidak pernah ubah rakyat Papua

Benny Wenda menuturkan ia menggalang dana dari masyarakat Inggris untuk mendanai kampanyenya.

Pemerintah Indonesia di bawah nakhoda Presiden Joko Widodo menyatakan tekad untuk memperbaiki kondisi di Provinsi Papua dan Papua Barat, antara lain dengan membangun tol laut agar harga-harga di provinsi paling timur tersebut setara dengan daerah-daerah lain.

BBC Indonesia melakukan wawancara khusus dengan pendiri organisasi separatis Free West Papua, Benny Wenda, di Oxford, kota di Inggris yang menjadi tempat tinggalnya setelah kabur dari penjara di Papua pada 2002, mengenai tekad Presiden Jokowi dan otonomi khusus di Papua.

Berikut petikan wawancara dengan Benny Wenda

BBC: Boleh dijelaskan apa yang sudah dicapai setelah membuka kantor di Oxford?

Benny Wenda: Setelah saya buka kantor pertama yang saya lakukan adalah world tour (tur dunia). Kantor ini dibuka untuk mendidik dunia untuk mengerti dan di sini menampung suara rakyat Papua. Setelah itu kita menyampaikan kepada dunia. Dan saya juga melakukan world tour dari US (AS) setelah itu ke Australia, New Zealand (Selandia Baru), Papua Nugini, Pasifik. Itu pertama kali world tour setelah dibebaskan dari (daftar) Interpol.

BBC: Apa yang perlu dilakukan, pembelajaran yang disebut Pak Benny tadi kepada dunia? Bukankah dunia mengakui bahwa Papua adalah bagian integral wilayah Indonesia?

Benny Wenda: Ya itu saya pikir itu klaim Indonesia bahwa Papua bagian dari Indonesia, tetapi kami rakyat Papua dan bangsa Papua tidak mengakui klaim Indonesia karena menurut hukum internasional tidak terjadi seperti one man one vote (satu orang satu suara). Karena setelah New York Agreement (Perjanjian New York) 17 Agustus 1962 itu tidak terjadi sesuai dengan kesepakatan antara Indonesia, Belanda dan PBB.

BBC: Apa yang diharapkan dari negara-negara lain, mungkin selain negara-negara Pasifik yang disebutkan, seperti Vanuatu?

Benny Wenda: Sekarang ini dunia mulai. Kenapa harus kita berjuang karena dunia sekarang mengerti kenapa rakyat ingin berjuang, akar masalahnya apa. Jadi kembali ke Pepera. Indonesia, Belanda itu bilang Act of Free Choice (Pepera) tapi kami bilang Act of No Choice sehingga bangsa-bangsa ini dibodohi juga.

Aliansi Mahasiswa Papua mengusung bendera Bintang Kejora dalam aksi di Yogyakarta pada 2013.

BBC: Kalau kita melihat ke belakang dan melihat apa yang terjadi di Aceh dengan otonomi khusus, mungkinkah status serupa seperti di Aceh diberlakukan di Papua?

Benny Wenda: Saya pikir tidak mungkin karena Aceh dimulai Indonesia di Aceh, tapi di Papua itu ceritanya berbeda. Dan Indonesia bilang otonomi khusus, tapi otonomi khusus waktu menjadi part of integral Indonesia (Papua menjadi bagian integral Indonesia) 1969 itu Indonesia sudah guarantee (menjamin) otonomi khusus. Jadi kenapa setelah sampai 30 tahun tidak lakukan? Sekarang orang Papua mulai mengerti, baru menuntut merdeka lagi, kasih second bill (RUU kedua) otonomi untuk Papua. Jadi otonomi khusus ini tidak ada arti bagi bangsa Papua, mungkin bagi saudara-saudara lain dari migrant (pendatang) itu benefiting(menguntungkan) tetapi untuk orang Papua tidak benefiting. Tujuan kami kenapa harus kami berjuang karena harus lepas diri dari bangsa Indonesia dari pemerintah Indonesia.

BBC: Bukankah dengan otonomi khusus, dengan status khusus ini dan dengan dana yang lebih besar masyarakat Papua bisa memanfaatkan kesempatan itu?

Benny Wenda: Saya pikir otonomi khusus tidak bisa membangun di atas tulang belulang. Otonomi khusus tidak pernah mengubah rakyat Papua dan tidak pernah memberikan dampak yang baik karena keterlibatan Indonesia punya militer langsung, sehingga itu tidak akan pernah terjadi.

BBC: Presiden baru Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa dia akan memberikan perhatian khusus kepada Papua dan beliau berencana untuk melakukan kunjungan lagi ke Papua setelah waktu kampanye juga melakukan kampanye di sana. Pak Benny Wenda ada harapan terhadap presiden baru Indonesia untuk mengatasi masalah Papua?

Benny Wenda: Saya melihat dari presiden ke presiden tidak pernah membawa perubahan. Saya hanya mungkin bisa mengatakan presiden yang dulu seperti Gus Dur, itu mungkin orang moderat. Tapi yang lain saya tidak percaya. Mungkin Habibie karena Habibie bisa memberikan kelonggaran sedikit untuk rakyat Timor Leste. Tapi sekarang Presiden Joko Widodo, saya pikir itu janji belaka. Karena apa, mengangkat menteri transmigrasi dan pembangunan pedesaan, dia juga mau kirim migrant (transmigran) ke Papua. Jadi itu janji-janji omong kosong. Saya sendiri tidak percaya, mungkin rakyat Papua, tapi saya tidak percaya.

Bagian integral

Pendekatan kesejahteraan, kata Retno Marsudi, akan lebih ditonjolkan di Papua.

Pemerintah Indonesia menyatakan Papua merupakan bagian sah dari wilayah Indonesia, dan sejak 2002 telah menerapkan kebijakan otonomi khusus untuk meredam suara-suara sebagian warga yang menuntut agar Papua memisahkan diri dari Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pemerintah tidak khawatir dengan kampanye-kampanye untuk memisahkan Papua dari Indonesia.

Menlu Retno Marsudi: Apa yang dilakukan mereka adalah apa yang biasa mereka lakukan. Kadang-kadang apa yang mereka lakukan misalnya seperti sesuatu yang sangat besar, tapi sebenarnya tidak. Saya berada di KBRI Den Haag sebelumnya, jadi saya bisa memantau dekat. Gerakan-gerakan yang mereka lakukan sebenarnya tidak sebesar apa yang mereka gambarkan. Sementara itu apa yang dilakukan pemerintah Indonesia lebih terfokus pada pembangunan di Papua. Papua adalah bagian dari Indonesia. Orang Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia.

Dan saya kira komitmen pemerintah sekarang di bawah Presiden Jokowi lebih jelas bahwa kita membangun Papua secara lebih baik sehingga saya tidak khawatir dengan gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Dan selama kampanye Presiden Jokowi juga masuk ke Papua, berbicara langsung dengan rakyat di Papua dan dari situ tampak sekali bahwa keinginan-keinginan seperti yang digambarkan oleh mereka yang berada di luar negeri sama sekali tidak ada.

BBC: Selain aspek pembangunan yang disebutkan ibu menteri tadi, bagaimana dengan solusi politik? Mereka mempertentangkan Pepera ini bukan sesuatu yang sah?

Menlu Retno Marsudi: Tidak. Itu kan isu mereka. Bagi kami, kami membangun Papua sebagaimana kami membangun bagian Indonesia lainnya. Jadi prosperity approach (pendekatan kesejahteraan) itulah yang akan kami tonjolkan.

BBC: Ini kerangkanya otonomi khusus plus atau ada gebrakan baru di bawah Presiden Joko Widodo untuk menangani masalah Papua?

Menlu Retno Marsudi: Otonomi khusus kan sudah berjalan cukup lama, dan konsep presiden misalnya, dengan pembangunan tol laut. Ini adalah juga salah satu konsep yang digagas presiden untuk lebih mendekatkan Papua dengan bagian-bagian lain di Indonesia. Karena, ada satu hal yang menonjol adalah di wilayah-wilayah timur Indonesia, misalnya harga-harga bahan makanan, bahan-bahan bangunan semuanya lebih mahal dari yang berada di pulau Jawa. Oleh karena itu, melalui konsep pembangunan tol laut, kita mencoba untuk menekan harga logistik sehingga harga yang ada di Papua hampir atau kurang lebih sama dengan harga di daerah lain di Indonesia.