Ketua Dewan Adat Daerah Paniai Jhon NR Gobay, Kamis (9/4) mengatakan
bahwa kekerasan di Provinsi Papua umumnya bermula dari tindakan represif
oknum aparat keamanan TNI dan Polri dalam menangani suatu persoalan.
Kekerasan dari oknum aparat itu, seperti yang terjadi di Enarotali,
Kabupaten Paniai pada 8 Desember 2014. Lalu, di Intan Jaya, Deyai,
Puncak, Puncak Jaya, Nduga dan Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
“Kalau di daerah perkotaan, seperti Kota Jayapura, kekerasan itu
cepat terungkap, terkekspos dengan baik. Sehingga aparat juga
kelihatannya hati-hati dalam bertindak, meskipun ada juga terjadiAda
tindakan yang berlebihan dan arogan oleh oknum aparat keamanan (TNI dan
Polri) di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh media, sehingga
kekerasan-kekerasan yang terjadi tidak terekspos dengan baik,” kata Jhon
NR Gobay di Kota Jayapura, Papua, Kamis.
Ia menyarankan pimpinan aparat keamanan seperti Kapolda dan Pangdam
di Papua atau pimpinan tingkat pusat, yaitu Kapolri dan Panglima TNI
memberikan pengetahuan HAM kepada bawahannya untuk bagaimana memahami
dan menangani masalah di lapangan terutama menangani persoalan di Papua.
“Orang Papua dengan caranya, dengan ekspresinya menyampaikan
pendapat, menyatakan keinginanannya, masih asli dalam budaya kita (gaya
Papua), cara waita (demo sambil berlari dan bernyanyi), dengan
tari-tarian. Ini sebenarnya ada hal yang mau disampaikan,” katanya.
Seperti contoh kasus Enarotali, Paniai pada 8 Desember 2014, ada
ekspresi yang mau disampaikan untuk menyelesaikan masalah, tetapi aparat
yang bertugas kurang memahami budaya setempat, aparat tidak memahami
psikologi dari massa, akhirnya terjadi tindakan represif terjadi.
“Pendekatan-pendekatan aparat keamanan di Papua perlu dievaluasi
secara menyekluruh. Dan, kesatuan-kesatuan yang tidak semestinya ada,
itu ada baiknya ditarik kel uar Papua, karena semakin banyak aparat,
dengan senjata di tengah masyarakat Papua yang sudah berkurang
populasinya bisa menimbulkan situasi yang kurang bagus,” katanya.
Pada Selasa (7/4), ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota
Jayapura yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa (FIM)
didampingi Dewan Adat Daerah Paniai, berdemo dihalaman kantor Perwakilan
Komnas HAM Papua guna mendesak dibentuk KPP HAM terhadap kasus Paniai 8
Desember 2014. (sinarharapan.co)
 mengatakan bahwa kekerasan di Provinsi Papua umumnya bermula dari tinda...){kind=link}