Sesuai Undangan: Delegasi Papua Barat Yang Di Undang Ikut KTT MSG. Kiri Ke Kanan: Jhon Otto Ondawame (WPNCL), Rex Rumakek (WPNCL), Andy Ayamiseba (WPNCL), Viktor Yeimo (KNPB) dan Benny Wenda (DEMMAK).
Bulan Juni 2013 (18-21) sejarah baru lahir. Konferensi Tingkat TInggi Negara Negara Melanesia sudah dimulai. Fiji, Salomon Islands, Vanuatu ditambah Front Sosialis Kaledonia Baru (FLNKS) bertemu di Kaledonia. Papua Nugini dikabarkan tak datang. Agenda KTT membahas masalah perdangan regional dan politik kawasan. Kaledonia Baru yang menutut kemerdekaan dari negara Perancis ditambah dengan Papua bagian Barat yang juga menuntut kemerdekaan dari Indonesia. Agenda kemerdekaan jadi pembahasan saat ini. Status Papua dalam Republik Indonesia, paska KTT Melanesian Spearshead Group, kian tak terbantahkan Itulah agenda utama yang menjadi rekomendasi pada pertemuan para menteri luar negeri, anggota Melanesian Spearshead Group. Keanggotaan Papua Barat yang diwakilkan oleh WPNCL ditentukan. Meskipun, pada pertemuan menlu, soal Papua Barat ditentukan enam bulan kemudian, keputusan tertinggi adalah pada forum KTT. Apakah ditolak usulan menlu atau tetap diterima.
Menurut Presiden WPCNL yang di undang pada KTT tersebut, John Ondowame, menyampaikan bahwa semua keputusan tentang status Papua Barat dalam MSG ini tak bisa dilihat melalui keputusan pertemuan para menteri luar negeri saja. Masih ada pertemuan antar para pemimpin tertinggi yang akan dilakukan tanggal 20-21 Juni. Status WPNCL, akan ditentukan akhir minggu ini. Pertemuan para pemimpin tertinggi nanti lah yang akan menghasilkan keputusan final terhadap proposal WPNCL.” tambah John Ondowame.
Pada kesempatan yang sama, ada undangan dari salah satu pengamat forum MSG, adalah pemerintah Indonesia. Rekomendasi menlu pun memutuskan mengunjungi Jakarta dan Jayapura. Alasan yang dikemukakan adalah, rombongan harus melihat lebih dekat kondisi HAM di Papua. Anggota MSG ingin menemukan solusi tepat bagi penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat.
Undangan pemerintah Indonesia ini, kata menlu Fiji, Kubuabola, disampaikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Juni, dalam pertemuan antara Perdana Menteri Fiji Voreqe Bainimarama dan Djoko Suyanto, Menkopolhukam Indonesia. Meski demikian, Kabuabola mengakui jika Fiji memiliki pandangan sama dengan negara-negara MSG lainnya, yakni ingin melihat beberapa bentuk penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat. Kapan dan waktunya berkunjung, anggota delegasi sepakat bahwa misi akan berangkat ke Jakarta tergantung pada tanggal yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia selain mengirim undangan resmi kepada anggota KTT untuk berkunjung, delegasi atau suatu rombongan besar pun dikirim. Dengan tujuan, untuk meredam langkah negara-negara Melanesia memberikan status keanggotaan MSG pada WPNCL. Pemerintah Indonesia dikabarkan telah mengirimkan satu delegasi besar (semuanya orang Papua) ke Noumea, diantaranya adalah Baltazar Kambuaya (Ketua), Abraham Atururi (anggota), Lukas Enembe (anggota), Fredy Numberi (anggota), Velix Wanggai (anggota), Frans Alberth Yoku (anggota) dan Nick Meset (anggota).
Pertemuan para menlu di Lifou Kaledonia Baru yang menghasilkan sejumlah masukan untuk dibahas pada KTT tersebut dihadiri oleh Caroline Machoro-Regnier dari FLNKS, Deputi Perdana Menteri Vanuatu dan Menteri Luar Negeri Edward Natapei, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Forau Soalaoi dan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Fiji, Ratu Inoke Kubuabola. Sedangkan Rimbink Pato, Mentri Luar Negeri Papua new Guinea tidak hadir dalam pertemuan ini karena bersama PM O’Neil sedang berkunjung ke Jakarta.
Delegasi besar dari Indonesia ke Forum MSG. Dari Kiri Ke Kanan; Baltasar Kambuaya (Ketua), Abraham Atururi (anggota), Lukas Enembe (anggota), Frans Alberth Yoku (anggota), Nick Meset (anggota) dan Felix Wanggai (anggota).
Tak saja status penentuan nasib sendiri paska KTT MSG ini meningkat drastis. Gejolak ekonomi regional, politik kebijakan pun meningkat tajam. Tak saja pemerintah Indonesia yang khawatir dengan Papua Barat, tetapi, dari negeri Kanguru Australia, juga kawatir akan kehilangan aset investasi dagang di sejumlah negara pasifik.
Baru baru ini, Papua Nugi dan Indonesia telah menyepakati sejumlah komitmen. Perhubungan, Dagang dan Perbatasan negara. Soal perhubungan disepakati pembukaan jalur penerbangan langsung dari Jakarta ke PNG. Ekstradisi tersangka BLBI, Joko Candra masuk dalam kesepakatan batas negara. Sedangkan perdangan RI-PNG lebih pada investasi sektor pertambangan di perbatasan.
Kesepakatan dua negara diatas akan jadi boomerang seketika Papua Barat ditetapkan sebagai anggota formal di MSG. Bahwa praktik dagang, diplomasi terkait Papua Barat tak akan lagi dilakukan atau diatasnamakan kepada Indonesia. Sebab, hari ini, status dagang Kaledonia Baru diputuskan untuk dikelola sendiri oleh FLNKS, dan bukan kepada pemerintahan Perancis sebagai koloni.
Keanggotaan Papua Barat dalam MSG membuat Kekawatiran pemerintah Indonesia. Belum ada pernyataan resmi, apa saja langkah langkah mengatasi masalah ini, namun secara diam diam, diplomasi regional pasifik gencar di lakukan. Mengingat MSG adalah forum resmi Perserikatan Bangsa Bangsa dibawah naungan Papua Internal Forum. Maka rekomendasi KTT MSG -18 di teruskan kepada forum PBB untuk di bahas dan ditindak lanjuti.
Kini pemerintah tak lagi menganggap main main soal Papua. Praktik praktik kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM tak perlu lagi. Keseriusan negara Indonesia, baik pemerintah maupun yang diluar pemerintahan harus serius menuntaskan masalah masalah Papua. Saat ini Papua tak lagi dipermainkan oleh Pemerintah, camkan!
Posting Komentar
"...Sobat berikanlah tanggapanmu atas tulisan di atas..."